Umatizen : Dukung HTI atau PDIP?

Umatizen -- HTI ketika masih diakui Badan Hukumnya berhak mendapatkan bantuan dana Ormas dari Pemerintah, tetapi HTI tidak mau mengambilnya karena tidak mau membebani keuangan negara. 

PDIP sudah mendapatkan bantuan dana parpol tiap tahunnya dari APBN, masih korupsi juga. Tercatat lebih dari 20 kepala daerah yang ditangkap dalam operasi OTT KPK, terakhir Bupati Purbalingga. Ditambah lagi dengan tambahan gaji Ketua BPIP yang mencapai ratusan juta disaat rakyat menjerit karena hidup semakin susah akibat kenaikan BBM, TDL dan Gas. Lantas siapa yang radikal?

HTI menolak dengan tegas penguasaan Freeport di Indonesia. PDIP mengaku mendukung Pancasila dan UUD 45, tetapi ketika menjadi presiden tidak mau mencabut kontrak Freeport. Lantas siapa yang radikal?

HTI menjamin agar anggotanya tetap dalam koridor syariah, tanpa kekerasan dan intimidasi serta mengedepankan pendekatan intelektual. Sedangkan PDIP mengedepankan kekerasan dan arogansi kekuasaan untuk memaksakan pendapatnya. Terbukti Prof. Suteki yang sudah terbukti integritas, kredibilitas dan reputasinya diberhentikan dari berbagai jabatan. Padahal beliau merupakan Professor termuda di UNDIP. Lantas siapa yang radikal? 

HTI menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dijajah bangsa asing serta mengedepankan pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Sedangkan PDIP justru bekerjasama dengan Partai Komunis China dan tokohnya diterima di istana presiden. Padahal TAP MPRS menyatakan larangan penyebaran ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme. Lantas siapa yang radikal? Siapa yang anti Pancasila? Hanya slogan kosong tanpa makna.

HTI siap melakukan dialog dan debat terbuka yang disiarkan secara live dan jika argumentatif  dan pendapat orang lain lebih kuat, HTI akan mengikuti pendapat tersebut. Terbukti beberapa pandangan HTI bisa berubah jika ada pendapat lain yang lebih kuat. Bukankah ini sesuai dengan Pancasila sila keempat? Bandingkan dengan PDIP yang tidak mau membuka ruang dialog, diskusi dan debat terbuka. Bahkan ketika tidak sesuai dengan selera penguasa dan tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan UU Ormas Tahun 2013 dibuatlah Perppu Ormas untuk menggebuk lawan politiknya. Bukankah itu bertentangan dengan sila kelima, dimana kita harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia?

Pancasila bukanlah slogan kosong, Pancasila harus terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tidak cukup dengan mengatakan Saya Indonesia Saya Pancasila! Tapi menyerahkan kekayaan alam pada asing dan Aseng.

Tidak cukup mengatakan Saya Indonesia Saya Pancasila, lantas menghakimi orang lain yang berbeda dengan Anti Pancasila. 

Tidak cukup mengatakan Saya Indonesia Saya Pancasila, lantas membuat BPIP yang tidak jelas kerjanya dengan gaji ratusan juta. Padahal HTI mengamalkan semua butir-butir Pancasila dengan mengedepankan musyawarah, pendekatan religius dan menjaga persatuan ummat.  

Oleh : Muhammad Zakir

Umatizen | Dukung HTI atau PDIP?