MA Tolak Kasasi Alfian Tanjung, Pengacara Ungkap Kejanggalan

Umatizen | MA Tolak Kasasi Alfian Tanjung, Pengacara Ungkap Kejanggalan | Opini| Umatizen.com
Umatizen -- Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Alfian Tanjung terkait kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Surabaya. Alfian dijerat 2 tahun penjara karena menyebut Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Amar putusan menolak kasasi terdakwa dan jaksa penuntut umum,” seperti dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), Jumat (08/06/2018).

Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro dengan Anggota Majelis Hakim Eddy Army dan Margono pada 7 Juni 2018. Dari petikan putusan di situs MA, tercantum perkara ini masuk dalam klasifikasi perkara penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Atas putusan ini, Kuasa hukum Alfian Tanjung, Abdullah Al Katiri mengungkapkan bahwa MA tersebut menggunakan pertimbangan putusan PN Surabaya yang banyak kejanggalannya.

“Karena putusan Banding Pengadilan Tinggipun juga memperkuat Putusan PN Surabaya. Dan kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim PN Surabaya saya lihat ada lima,” ungkapnya dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (10/06/2018).

Pertama, Katiri menyebut bahwa barang bukti yang diajukan JPU dalam perkara Surabaya dinilai rusak. Satu-satunya bukti yang digunakan adalah video di dalam flashdisk yang digunakan pelapor.

“Dia (pelapor) hanya mendownload dari YouTube dan menyimpannya di flashdisk dan flashdisk tersebut digunakan untuk melapor. Pada saat diputar di persidangan pertama, pada menit ke 5 sampai 6 vidio tersebut berhenti, tidak bisa diputar secara utuh,” ungkap Al Katiri.

Menurut ahli digital forensik, Katiri menyebutkan bahwa flashdisk tersebut memang rusak dari awal. Sehingga barang bukti tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang bunyinya barang bukti dapat digunakan sebagai alat bukti yg sah jika barang bukti yang digunakan harus dapat diakses secara utuh dalam persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu hal.

Selain itu, kejanggalan yang dirasakan oleh Al Katiri adalah dakwaan jaksa tidak menggunakan UU ITE melainkan Pasal 16 jo pasal 4 huruf b butir 2 UU nomor 40 tahun 2008 mengenai diskriminasi ras dan etnis.

“Harusnya putusan hakim menggunakan UU ITE karena barang buktinya menggunakan menggunakan perangkat elektronik yaitu sebuah flashdisk,” ungkapnya.

Katiri juga menyebutkan bahwa kejanggalan berikutnya ialah saat status Alfian masih tersangka, barang bukti belum diuji di laboratorium. Sedangkan menurut Perkap nomor 10 tahun 2009 pasal 1 poin 7 disebutkan barang bukti yang sah adalah yang sudah diuji laboratorium.

“Dan faktanya barang bukti tersebut tidak diuji di laboratorium forensik karena rusak,” ungkapnya.

Selanjutnya ialah status tersangka Alfian Tanjung. Menurut Katiri, tersangka itu ditentukan setelah adanya 2 alat bukti. Namun, dalam perkara Surabaya, ahli hukum dan IT diperiksa jauh setelah status tersangka disematkan pada Alfian.

“Tersangkanya itu 30 Mei 2017, saksi diperiksa Juni-Juli, bahkan Agustus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada Alfian, terkait kasus ujaran kebencian saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Surabaya pada Februari 2017. Alfian kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis pada Alfian.

Perkara ini berawal dari rekaman video ceramah yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Alfian menyebut bahwa ‘Jokowi adalah PKI’, ‘Cina PKI’, ‘Ahok harus dipenggal kepalanya’, dan ‘Kapolda Metro Jaya diindikasikan PKI’. Rekaman itu kemudian dilaporkan oleh warga Surabaya bernama Sujatmiko ke Bareskrim Polri.

Majelis hakim menyatakan Alfian terbukti melakukan perbuatannya, namun hal itu bukan termasuk dalam perbuatan pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Alfian mengulang pernyataan dan disebarkan oleh media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Sebelumnya Alfian dituntut melanggar pasal 29 ayat (2) UU 11/2008 tentang ITE.

Perkara itu berbeda dari kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pada 30 Mei lalu, hakim menyatakan dakwaan terhadap Alfian, soal tudingan banyaknya anggota Partai Komunis Indonesia di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak terbukti. [Umatizen/Kiblat Net]

Umatizen | MA Tolak Kasasi Alfian Tanjung, Pengacara Ungkap Kejanggalan