Mei 12, 2019
Tokoh Umat Banyumas Tolak Kecurangan Pemilu & Proyek Obor Kolonialisme China
Umatizen - Alhamdulillah telah terselenggara Diskusi Tokoh Umat & Lawyer Banyumas Raya yang diselenggarakan pada 12 Mei 2019 oleh LBH Pelita Umat. Mengambil tema "Arah Politik dan Hukum Pasca Pilpres 2019" dengan menghadirkan 2 pembicara yaitu Prof Suteki (Guru Besar Fak Hukum Undip) dan Ahmad Khozinudin, SH (LBH Pelita Umat Pusat).

Di bulan Ramadhan sekaligus masa menunggu pengumuman hasil pilpres 2019, tema ini sangat menarik. Karena memang gejolak sosial masyarakat yang masih tinggi. Belum lagi dengan adanya berbagai peristiwa yang sangat memperihatinkan, yaitu meninggalnya 500 orang lebih pegawai KPPS yang dianggap sebagai peristiwa biasa saja oleh sebagian pihak. Peserta pun membludak melebihi perkiraan dari panitia.

Prof Suteki menyinggung bahwa Ramadhan merupakan bulan perjuangan. Terbukti dengan banyaknya medan jihad yang dilalui Rasulullah saw dan para sahabatnya. Bahkan Indonesia juga merdeka di bulan Ramadhan. Sehingga bulan ini bukanlah bulan untuk bermalas-malasan, melainkan bulan perjuangan, baik melawan hawa nafsu juga melawan ketidak adilan yang muncul di tengah-tengah umat.

Ketika kepentingan ekonomi menjadi epicentrum, pusat gempa, istilah beliau. Para politisi atau penguasa menjadikan motif ekonomi sebagai dorongan mereka melakukan tindakan. Maka politik pun dijadikan alat kekuasaan. Akhirnya politik bisa mengangkangi hukum. Hukum tidak lagi sebagai panglima, tetapi alat untuk mematikan atau menyingkirkan kelompok yang dianggapnya bersebrangan. Hal ini bisa terlihat dari adanya tim asistensi hukum kemenpolhukam yang bertugas memperhatikan dan menilai ungkapan para tokoh umat. Sebenarnya apa tujuan dibentuknya tim ini? Tentunya untuk mencari-cari kesalahan tokoh yang dianggapnya bertentangan dengan pemerintah.

Namun dengan demikian, ini akan membuat saluran yang harusnya terbuka dalam system demokrasi ini menjadi tersumbat. Sehingga wajar masyarakat bergerak dan menyuarakan pendapatnya. Karena memang tidak terbuka ruang untuk itu. Selain itu, ini juga menunjukkan sistem demokrasi yang sedang mengalami “self destruction”.

Sedangkan pembicara kedua, Ahmad Khozinudin menyampaikan pandangannya terkait keadaan hukum di Indonesia yang tidak tegak di atas asas yang seharusnya. Hal ini terjadi karena hukum dihasilkan dari proses politik. Senada dengan prof Suteki, hukum sekarang ini merupakan produk dari para politisi dan penguasa. Bukan aturan Sang Pencipta, seperti dalam Islam, yang bersifat tetap dan jauh dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu.

Kondisi Indonesia terasa lebih kacau dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Utang yang semakin besar, mencapai angka Rp 5.000 triliun. Munculnya proyek OBOR yang diinisiasi China. Ulama banyak yang dikriminaliasi. Proses politik yang penuh kecurangan dan berat sebelah, seperti masalah izin kampanye, keganjilan DPT sebanyak 17 juta jiwa, orang gila yang diikutkan dalam proses pemilu, juga penegakkan aturan pasca pemilu yang selalu menguntungkan kubu pemerintah. 

Yang terpenting menurut beliau adalah sikap kita dalam menghadapi masalah ini dan pasca pilpres. Mau bagaimana? Apakah akan fokus pada terpilih tidaknya 01 atau 02? Seharusnya kita memandang jauh ke depan, karena bangsa ini bukan untuk dinikmati generasi kita saja. Melainkan akan dinikmati pula oleh generasi selanjutnya, anak cucu kita. Apakah penguasa, politisi dan kita semua ingin mewariskan sebuah bangsa dengan hutang yang banyak, dengan strata yang dihasilkan proses politik yang penuh kecurangan? Atau bagaimana?

Oleh karena itu, seharusnya yang kita lakukan adalah tetap istiqomah dalam berdakwah dengan 2 akttifitas berikut:
  1. Mengingatkan dan meluruskan penguasa
  2. Menyadarkan masyarakat akan kondisi rusak saat ini dan kondisi ideal yang seharusnya. Kondisi itu tiada lain kondisi masyarakat yang Islami dalam berbagai aspek kehidupan.
Tak lupa, Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk memperbanyak doa, agar Allah memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa ini. Sunggu mudah bagi Allah untuk meluluh lantakkan makar-makar orang-orang dzalim dan sekutunya.

Ajakan beliau ini senada dengan yang disampaikan Prof Suteki ketika sesi diskusi. Bahwa solusi ketika demokrasi mengalami self desctruction adalah system Islam, yaitu Khilafah. Masalahnya hanya pada sebagian masyarakat yang belum sadar akan solusi ini, ditambah islamophobia yang menjangkiti umat. Tentu, usaha membangun kesadaran kolektif masyarakat pun harus terus menerus dilakukan.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan Bersama Tokoh, Intelektual, Praktisi Hukum dan Ulama Banyumas Raya tentang tolak pemilu curang, tolak proyek OBOR China dan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa untuk ikut serta mengawal proses pemilu serta berjuang secara sungguh-sungguh menegakkan syariat Islam secara kaffah agar menjadi solusi praktis dalam mengelola bangsa dan negara.

Mei 09, 2019
Menkopolhukam Merusak Tatanan Konstitusi Negara?
Umatizen - Belum lama ini Pemerintah melalui Kemenkopolhukam berencana membentuk Badan Hukum Nasional yang bertujuan untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu. Tim hukum ini akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

Pada Selasa (7/5) Wiranto menyebut nama sejumlah tokoh hukum untuk terlibat didalamnya. Nama Prof Romli Atmasasmita, Prof Muladi dan Prof Mahfud MD disebut akan terlibat dalam tim hukum bentukan Wiranto.

Namun secara ketatanegaraan, nomenklatur Tim Hukum Nasional ini tidak dikenal dalam konstitusi dan perundangan, baik secara ad hock maupun permanen. Jelas, lembaga yang menjalankan tugas kenegaraan tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas, akan mendapat persoalan terkait legitimasi secara hukum dan ketatanegaraan.

Wiranto sendiri mengakui, lembaga yang dibentuk ini tidak mengganti lembaga hukum yang lain. Dirinya menegaskan bahwa Tim Hukum yang dibentuk hanyalah satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu kantor Kemenko Polhukam untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum.

Lembaga bentukan Wiranto ini selain secara formal tidak memiliki kedudukan dan legitimasi konstitusi, secara substansial lembaga ini berpotensi disalahgunakan menjadi alat politik untuk membungkam sikap kritis publik khususnya para tokoh. Selain itu, keberadaan fungsi Tim Hukum bentukan Wiranto ini akan memandulkan, menegasikan, atau bahkan akan bertentangan dengan kinerja lembaga formal yang telah dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menegakan hukum.

Jika persoalannya adalah ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh, baik melalui lisan atau tindakan nyata, maka negara seharusnya mencukupkan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan melanjutkannya dengan proses penyidikan, jika ditemukan cukup bukti. Apabila dibutuhkan pakar hukum, maka kedudukan pakar hukum tersebut hanyalah ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sehubungan dengan adanya perkara yang sedang diselidiki atau disidik oleh kepolisian atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Adalah keliru besar jika para pakar hukum dimaksud justru dikumpulkan dalam satu tim yang disebut dengan Tim Hukum Nasional untuk meneliti dan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh. Bukankah ini kegiatan yang melanggar hukum ? Bukankah ini sama saja mengadu domba para pakar hukum dengan tokoh ? Bukankah ini lebih mirip tindakan memata matai kegiatan tokoh ?

Padahal, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) harus dikedepankan. Mengkaji tindakan tokoh diluar prosedur hukum sama saja melakukan pelanggaran hukum.

Semestinya Wiranto lebih mengintensifkan kinerja Kepolisian R.I. dan Kejaksaan R.I. sebagai lembaga penegak hukum yang sah, legal dan konstitusional dibentuk untuk menjalankan proses penegakan hukum. Tindakan pro justisia tidak boleh diambil oleh lembaga non pro justisia.

Sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana pembentukan Tim Hukum Nasional ini karena secara nomenklatur dan substansi tidak dikenal dalam tata perundangan dan tata kenegaraan sebagaimana diatur oleh konstisusi. Kepada para pakar dan tokoh hukum, sebaiknya juga menolak untuk terlibat dalam tim bentukan Wiranto ini karena pasti akan berhadap-hadapan dengan rakyat.

Kalaupun ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh maka prosesnya ditentukan berdasarkan proses pro justicia, bukan didahului atau berdasarkan atas keputusan dari kajian Tim Hukum Nasional bentukan Wiranto. Karenanya, menurut hemat penulis Tim Hukum Nasional yang akan dibentuk ini memiliki 4 (empat) kesalahan :

Pertama, Tim Hukum Nasional menyerobot fungsi penegakan hukum yang itu berada dibawah kendali kepolisian dan kejaksaan.

Kedua, Tim Hukum Nasional mengambil alih tafsir kesalahan secara substansi dari Due Proces of Law, menjadi hak otoritatif Tim Hukum Nasional.

Ketiga, Tim Hukum Nasional berpotensi mengadu domba dan memecah belah antara pakar hukum yang terlibat dalam Tim Hukum Nasional dengan para tokoh yang dikaji perkaranya.

Keempat, Tim Hukum Nasional berpotensi penyalahgunaan kewenangan dan berubah menjadi alat politik, sarana untuk melindungi kekuasaan rezim Jokowi dari kritikan publik khususnya kritisme para tokoh. Dan hal ini, adalah hal yang paling merugikan kepentingan berbangsa dan bernegara.

Sudah sepatutnya Pemerintah di bulan suci Ramadhan ini menyudahi segala kontroversi yang tidak penting, dan berusaha untuk membuka telinga agar dapat banyak mendengar keluhan dan aspirasi rakyat. Menjalankan kekuasaan secara represif memang bisa melindungi diri dari kejatuhan politik, tetapi tak akan aman dari Indelegitimasi.

Kekuasaan tanpa kepercayaan rakyat, kekuasaan tanpa mandat rakyat, sejatinya secara substansi telah runtuh meski pilar formalnya masih berdiri kokoh. Sederhana saja, aspirasi rakyat ini ingin perubahan, marah terhadap kecurangan, penindasan dan kezaliman, jadi cobalah belajar bijak dan mendengar. [].

Sumber : Ahmad Khozinudin, S.H. (Ketua LBH. Pelita Umat)
- Catatan Hukum Rencana Pembentukan Tim Hukum Nasional Kemenpolhukam

Mei 09, 2019
Umatizen - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengancam bakal menggunakan pasal terkait tindak pidana makar saat menyinggung gerakan massa atau people power yang diserukan sejumlah pihak pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurutnya, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan (7/5).

Terkait pernyataan Kapolri ini, perlu kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut :
  1. Bahwa unsur utama dari tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP adalah 'ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah', lengkapnya pasal 107 KUHP berbunyi : "(1) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
  2. Bahwa sayangnya, KUHP tidak memberikan definisi baku tentang makar, proses transliterasi bahasa Belanda 'Aanslag' menjadi 'makar' tidak diberi penjelasan dan keterangan lebih lanjut. Persoalan makar ini pernah sampai ke MK melalui perkara nomor 7/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 28/PUU-XV/2017, namun MK menolak untuk memberikan tafsiran limitatif terhadap istilah makar ini.
  3. Bahwa makar adalah kata serapan dari bahasa Arab untuk mentransliterasi kata 'Aanslag' dalam bahasa Belanda. Secara bahasa, Aanslag mewajibkan adanya 'serangan', yang sifatnya fisik yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah.
  4. Bahwa jika Aanslag didefinisikan bergeser menjadi 'makar' dalam arti serapan bahasa Arab merujuk arti harfiah makar dalam bahasa Indonesia, makar bisa diartikan : 1. akal busuk; tipu muslihat: segala -- nya itu sudah diketahui lawannya; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya: karena -- menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah: ia dituduh melakukan.
  5. Bahwa Makar dalam pengertian bahasa apalagi makar merujuk pengertian 'Aanslag' dalam bahasa Belanda, keduanya jelas membutuhkan unsur 'ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah', hal mana penyidik tidak bisa serampangan menerapkan pasal pidana makar ini atas dalih atau kepentingan politik tertentu.
  6. Bahwa wacana people power yang bergulir saat ini, adalah wacana tentang keinginan rakyat untuk menyatakan aspirasi tentang adanya dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang selama ini tidak mendapatkan respons memuaskan melalui saluran hukum yang ada.
  7. Bahwa people power yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah ikhtiar pamungkas rakyat untuk menggunakan hak konstitusi yang dimilikinya, berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, untuk memperjuangkan nasibnya, suara-suaranya, dan masa depannya.
  8. Bahwa menurut konstitusi, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah dijamin. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tegas menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
  9. Bahwa sepanjang tujuan gerakan people power adalah dalam rangka menjalankan hak konstitusi berupa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, maka kegiatan ini dijamin undang undang. Pasal 28 UUD 45 menyebutkan : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
  10. Bahwa praktiknya, secara substansi gerakan people power ini pernah dilakukan pada saat aksi 212, dimana ketika itu umat Islam berkumpul di Monas untuk menjalankan hak konstitusi, berupa penyampaian pendapat dan aspirasi agar Ahok si penista Agama segera diproses hukum.
  11. Bahwa adapun People Power yang diwacanakan saat ini, adalah gerakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif sekaligus menuntut Pemerintah atau negara menindak tegas pelaku curang dalam pemilu, tentu hal ini adalah tindakan yang wajar, biasa saja, alami dan konstitusional.

Jadi jelaslah bahwa people power yang dilakukan dalam rangka menjalankan hak konstitusi berupa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah sah, legal dan konstitusional. People power dimaksud bukanlah makar.

Namun, jika Pemerintah melalui Kapolri justru menindak secara represif gerakan aspirasi rakyat ini dengan tudingan makar, maka justru pemerintahlah sebenarnya yang memicu gerakan makar. Karena tindakan hukum yang menyalahi hukum, abuse of power, dapat memicu respons rakyat untuk bertindak diluar kendali.

Jika persoalannya telah terjadi amuk rakyat, maka logikanya bukan persoalan konstitusi lagi, tapi siapa yang menang. Dan menurut hemat penulis, Pemerintah sebaiknya tidak menyulut gerakan rakyat melawan diluar jalur konstisusi. Karena dalam sejarahnya, tidak ada pemerintahan yang bisa menang melawan gerakan rakyatnya. [].

Sumber : Ahmad Khozinudin, S.H. (Ketua LBH. Pelita Umat)
- Apakah People Power Sama Dengan Makar?

Mei 09, 2019
Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) 'Ditarget' Rezim Jokowi?
Umatizen - Sebagaimana diketahui, esok (Rabu, 8/5) Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, memanggil Ust. Bachtiar Nasir (UBN) untuk dilakukan pemeriksaan pertama kali sebagai Tersangka. Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1212/V/RES.2.3/2019/Dit Tipideksus, yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Rudy Heriyanto, beredar luas di berbagai jejaring sosial media.

Dalam surat tersebut, UBN dijerat Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Perkara bermula ketika Nama Ust. Bahctiar Nasir sebagai pemimpin Yayasan Indonesian Humanitarian Relief (IHR) pernah menjadi pembicaraan publik, pada akhir tahun 2016 lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi pengiriman dana dari GNPF-MUI ke Turki.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami ingin menyampaikan pendapat hukum (legal opini) dengan batasan definisi, fakta peristiwa, rujukan hukum dan peraturan perundangan, yang pada akhirnya menghadirkan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana, yakni tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3, tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5, dan tindak pidana bagi yang menikmati harta hasil pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

3. Bahwa melihat konstruksi hukum pasal TPPU yang dikenakan kepada UBN sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1212/V/RES.2.3/2019/Dit Tipideksus, UBN dikenakan pasal TPPU kumulatif, yakni pasal 3, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

4. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) UU TPPU, dijelaskan : "(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".

5. Bahwa ketentuan pasal 2 UU TPPU ini, mengatur tentang tindak pidana asal (predicate crime), yang mana dalam kasus UBN, predicate crime nya berupa :

5.1. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Jo. Pasal 5 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 tentang Yaysan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, yang menyatakan : Pasal 70 ayat 1: "
Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.". Pasal 5 ayat 1 "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."

5.2. Tindak pidana Penggelapan, Penipuan, dan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 374 Jo. Pasal 372 Jo. Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 56 KUHP.

5.3. Tindak Pidana Perbankan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
6. Bahwa melihat konstruksi pasal yang menjerat UBN, terlihat jelas bahwa UBN sedang ditarget rezim, mengingat penyidik secara kumulatif sekaligus menempatkan 3 (tiga) tindak pidana asal (predicate crime) berupa tindak pidana yang merujuk rezim UU yayasan, KUHP dan UU perbankan termasuk perbankan syariah. UBN juga dijerat pasal TPPU secara kumulatif, baik secara aktif melakukan pencucian uang, secara pasif maupun menikmati harta hasil kejahatan TPPU.

7. Bahwa Khusus tindak pidana asal yang berasal dari rezim UU yayasan, dimana Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, tidaklah tepat jika dijadikan predicate crime pada kasus TPPU.

8. Bahwa seharusnya, penyidik lebih berfokus pada asal usul harta yayasan, yang mengandung praduga diperoleh dari harta kekayaan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Fokus penyidik seharusnya menyidik perkara berdasarkan ketentuan pidana rezim KUHP yang memang secara limitatif disebut dalam tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU, yakni pidana penggelapan dan/ atau penipuan.

9. Bahwa terlebih lagi, kasus ini lebih pekat nuansa politiknya ketimbang ikhtiar nyata penyidik untuk menegakan hukum, disebabkan :
  • Pertama, kasus ini telah lama berlalu dan dianggap ditutup, meskipun tidak ada deklarasi resmi maupun penerbitan SP3 dari penyidik. Dengan diendapkan, kasus ini seperti di peti-eskan dan siap digoreng kapanpun dibutuhkan.
  • Kedua, kasus ini bergulir dan UBN langsung dipanggil dengan status tersangka setelah Wiranto mengumumkan rencana memantau sejumlah tokoh yang dipandang menghasut rakyat. Jelas, kasus ini sangat erat hubungannya dengan bergulirnya isu people power yang bergulir ditengah masyarakat sehubungan adanya pemilu curang.
  • Ketiga, ada semacam hororisasi berupa menebar teror dan ketakutan ditengah masyarakat, dengan 'digarapnya' sejumlah tokoh yang kritis terhadap rezim. Selain UBN, kabarnya UAS juga mendapat tindakan represif rezim, bahkan Gus Nur dua kasusnya baik di Palu maupun di Surabaya digarap ke proses lanjutan setelah lama Cooling Down.
  • Keempat, kasus-kasus serupa seperti apa yang dialami oleh Yusuf Mansyur dan Ma'ruf Amien mendapat perlakuan berbeda. Meskipun banyak nasabah yang menjadi korban penipuan dan/atau penggelapan, namun kasus ini jalan ditempat. Padahal, selain dikenakan pasal penipuan dan penggelapan kasus ini juga bisa dilekatkan penyidikan kasus TPPU.
Berdasarkan paparan sebagaimana dijelaskan diatas, jelaslah bahwa UBN memang sedang ditarget. Kasus hukum yang menimpa UBN tidak lepas dari sikap kritis UBN terhadap rezim, yang selama ini berbuat zalim terhadap umat. Termasuk, keikutsertaan UBN dalam forum Ijtima' Ulama III, beberapa waktu yang lalu.

Andai saja UBN diam, tidak melakukan aktivitas dakwah untuk mengoreksi kezaliman, andai saja UBN mencukupkan diri dengan dzikir dan membaca Al Quran di masjid dan diam dari mendakwahi penguasa, pastilah kasusnya tidak akan dibuka kembali. Karena itu, umat Islam harus berdiri tegak disamping UBN untuk memberi dukungan dan pembelaan, sekaligus melawan kezaliman yang dipertontonkan rezim Jokowi yang represif dan anti Islam. [].

Sumber : Ahmad Khozinudin, S.H. (Ketua LBH. Pelita Umat)
- Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) 'Ditarget' Rezim Jokowi?

Mei 07, 2019
Hendro Lupa, Ini Era Now - Era Sosmed Bukan Zaman Orba
Umatizen - Abdullah Mahmud Hendropriyono lupa banyak hal, termasuk lupa namanya ada unsur Arabnya. Saat mengumbar tudingan Islam arab, tudingan khilafah pecah belah, tudingan provokasi kepada WN keturunan Arab, dia lupa. Orang tuanya memberi nama dirinya : Abdulah Mahmud. Bukan Joko Hendropriyono.

Hendro juga lupa sejarah, betapa Warga Kerurunan Arab dan Islam punya andil besar bagi bangsa ini. Bahkan, sekte PKI yang memberontak di negeri ini, mayoritas keturunan Jawa, ada China, bahkan ada Sumatera, namun minus Keturunan Arab.

Hendro juga lupa lagi, mayoritas koruptor bukan WN keturunan Arab, tapi WN keturunan China. Tidak usah diurut kacang, cukup sebut Edy Tansil, Joko S Chandra, Robert Tantular, itu semua bukan WN keturunan Arab.

Tentang khilafah ? Khilafah tidak pernah menjajah negeri ini. Bahkan, kekhilafahan Turki Ustmani pernah mengirim bala bantuan untuk kesultanan kesultanan di wilayah Jawa dan Sumatera, melawan agresi penjajah. Yang menjajah negeri ini Belanda, Inggris dan Portugis. Bukan Arab, juga bukan Islam. Justru Kristen menebarkan agama, membonceng penjajah, baik Belanda, Inggris maupun Portugis.

Yang paling parah, dan ini super parah, ya ampuuun Hendro lupa. Sekarang era Now, era Sosmed, bukan zaman old, bukan zaman Orde Baru dimana Hendro pernah berjaya.

Sekarang Arab juga tidak menjajah, tapi Amerika dan China yang menjajah negeri ini secara ekonomi dan politik. Terus, Hendro bisa apa ? Bisakah Hendro menuding China dan Amerika biang kerok ?

Hendro masih belum siuman, dari romantisme sejarah orde baru. Dikiranya, rakyat negeri ini ketakutan dengan ujaran kaleng-kaleng. Hendro, setali tiga uang dengan Wiranto. Mereka masih merasa sang Jenderal yang hidup di zaman orba.

Coba lihat, berapa sadisnya netizen menguliti Hendro. Kasus Munir hingga talang sari yang tadinya adem ayem, ramai mengemuka ke publik.

Publik menjadikan 'Ancaman Hendro' hanya sekedar lucu lucuan. Bahkan, anak kemarin sore pun bisa mengkritik Hendro.

Saya tidak sanggup merasakan, betapa sakitnya seorang tokoh diperlakukan secara hina. Ya, semua berpulang pada ucapannya, yang tidak berfikir dan mengontrol tindakan sebelum mengambil sikap.

Ini semua gara-gara Pilpres, keinginan kuat untuk berkuasa menghilangkan nalar sehat untuk mengamati fakta. Faktanya, ini era perubahan. Faktanya, umat ini tidak mau lagi dipimpin rezim Jokowi.

Gagal merayu kemudian mengancam, memangnya umat ini takut ? Justru, ancaman itu akan diborong semuanya oleh Umat. Dan, adakah rezim tiran yang mampu memenangkan pertarungan menghadapi umat Islam ? [].

Sumber : Nasrudin Joha

Mei 06, 2019
Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Era Khilafah
Umatizen - Tidak ada toleransi yang begitu luar biasa, keculi di dalam negara Khilafah yang menerapkan sistem Islam. Toleransi [tasamuh] sejak awal dibangun oleh Nabi, para sahabat, tabiin, atba’ tabiin, para imam mujtahid, hingga Khilafah runtuh. Perbedaan, sejak zaman Nabi nyaris tak terelakkan meski Nabi saw. masih hidup.

Sebagai contoh, perbedaan sahabat dalam memahami hadits Nabi, “Janganlah kalian shalat Ashar, kecuali di Bani Quraidhah.” Yang kemudian dipahami, ada yang langsung berangkat ke Bani Quraidhah, sehingga sesampai di Bani Quraidhah baru shalat Ashar, meski waktunya sudah lewat. Ada yang memahami, shalat Ashar dulu, baru berangkat ke Bani Quraidhah. Uniknya, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi saw. Ini contoh tasamuh.

Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali bin Abi Thalib adalah para sahabat Nabi, yang juga mujtahid. Mereka mempunyai ijtihad sendiri-sendiri. Masing-masing juga mempunyai perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tetapi, saling menghargai dan menghormati. Begitu juga generasi tabiin, murid para sahabat, dan generasi atba’ tabiin berikutnya, sampai generasi para mujtahid. Tetapi, mereka saling menghormati dan menghargai.

Ketika, mereka menjadi Khalifah, mereka tidak mau mengadopsi mazhab tertentu, karena mereka tahu, bahwa Khilafah bukan negara mazhab. Dengan begitu, Khilafah memberikan ruang yang sama kepada semua mazhab untuk tumbuh, hidup dan berkembang. Ketika, Imam Malik, diminta oleh Abu Ja’far al-Manshur untuk menjadikan kitabnya, al-Muwatha’, sebagai UU negara, maka Imam Malik pun menolak.

Bahkan, ketika beberapa Khalifah melakukan kesalahan, dengan mengadopsi mazhab tertentu, seperti di zaman ‘Abbasiyah, ketika Muktazilah diadopsi sebagai mazhab negara, atau di zaman ‘Utsmaniyyah, ketika mazhab Hanafi diadopsi sebagai mazhab negara, Khilafah tetap memberikan ruang kepada mazhab lain untuk hidup dan berkembang. Karena itu, mazhab-mazhab lain pun tetap eksis hingga hari ini.

Ini terkait dengan toleransi di antara sesama Muslim. Adapun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, Khilafah pun mencatat rekor yang belum pernah dicapai oleh peradaban manapun. Di Spanyol, lebih dari 800 tahun, pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai dan tenang selama era Khilafah Bani Umayyah. Begitu juga, di Mesir, sejak zaman Khulafa’ Rasyidin, Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyah dan ‘Utsmaniyyah, pemeluk Kristen dan Islam hidup berdampingan dengan aman dan damai selama ratusan tahun.

Di India, setelah wilayah ini ditaklukkan oleh Muhammad Qasim, di zaman Bani Umayyah, hingga Bani ‘Abbasiyyah dan ‘Utsmaniyyah, pemeluk Islam dan Hindu juga hidup rukun dan damai selama ratusan tahun. Para pemeluk Hindu itu pun tetap diberikan kebebasan untuk memeluk agama mereka dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Buktinya, hingga hari ini mereka masih tetap eksis.

Andai saja, Khilafah Islam tidak toleran, baik terhadap umat lain, maupun terhadap sesama Muslim yang berbeda mazhab, pasti mereka tidak akan tersisa lagi. Karena pasti sudah dimusnahkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh penganut Budha di Myanmar terhadap Muslim Rohingnya.

Jadi, kalau ada yang mengatakan, bahwa Khilafah itu intoleran, bahkan akan membumihanguskan penganut agama lain, jelas merupakan proganda jahat untuk menyerang Islam. Boleh jadi karena kebodohannya, atau karena hatinya jahat. Wallahu a’lam.

Sumber : KH. Hafidz Abdurrahman, MA
- Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Era Khilafah

Mei 06, 2019
Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan
Umatizen - Problem perburuhan ini sebenarnya terjadi dipicu oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost terendah. Living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup mereka.

Konsekuensinya kemudian adalah terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kaum kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan berobat, dan sebagainya.

Jadi, masalah perburuhan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem Kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang dijadikan sebagai standar penentuan gaji buruh. Karena itu, masalah perburuhan ini akan selalu ada selama relasi antara buruh dan majikan dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah tambal sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum sosialis, namun tambal sulam ini secara natural hanya sekadar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme. Tetapi, jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong.

Islam Mengharamkan Kebebasan Kepemilikan

Konsep kebebasan kepemilikan (hurriyah milkiyyah) tidak ada dalam Islam. Konsep ini juga ditentang oleh Islam. Solusinya, Islam mengajarkan konsep Ibahatu al-Milkiyyah, bukan Hurriyah Milkiyyah.

Dua konsep ini jelas berbeda. Jika konsep Hurriyah Milkiyyah ini membebaskan manusia untuk bisa memiliki apapun dengan sebab kepemilikan apapun, tanpa melihat halal dan haram, maka konsep Ibahatu al-Milkiyyah jelas tidak. Karena justru faktor halal dan haramlah yang menentukan status kepemilikan seseorang, apakah boleh atau tidak. Sebab, kepemilikan adalah bagian dari aktivitas manusia, dan hukum asalnya mubah. Setiap Muslim bisa saja memiliki, tetapi caranya harus terikat dengan cara yang ditentukan oleh syariah. Seperti berburu, menjadi broker, bekerja dan sebab kepemilikan lain yang dibolehkan oleh syariah.

Setelah harta berhasil dimiliki, Islam pun menentapkan cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengembangkan harta tersebut, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Karena itu, dalam pandangan Islam, tidak ada kebebasan bagi seseorang untuk memiliki apa saja, dengan cara apapun. Sebaliknya, setiap orang harus terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam untuknya. Jika apa yang hendak dia miliki diizinkan oleh Islam, dan diperoleh dengan cara yang juga dibenarkan oleh Islam, maka berarti itu menjadi izin baginya. Inilah konsep Ibahatu al-Milkiyyah.

Dengan demikian, konsep Ibahatu al-Milkiyyah ini jelas berbeda secara diametral dengan konsep Hurriyah Milkiyyah.

Islam Mengharamkan Kebebasan Bekerja

Begitu juga bekerja, Islam juga tidak mengenal konsep kebebasan bekerja (Hurriyatu al-‘Amal). Konsep ini juga ditentang oleh Islam. Islam hanya mengenal konsep Ibahatu al-‘Amal.

Sebagaimana konsep kebebasan kepemilikan, konsep kebebasan bekerja (Hurriyatu al-‘Amal) ini juga membebaskan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan apapun, tanpa melihat apakah pekerjaan tersebut halal atau haram. Orang boleh bekerja sebagai pelacur, mucikari, membuat khamer, termasuk menghalalkan segala cara. Semuanya bebas. Itulah konsep kebebasan bekerja (Hurriyatu al-‘Amal).

Ini berbeda dengan konsep Ibahatu al-‘Amal. Karena justru faktor halal dan haramlah yang menentukan boleh dan tidaknya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seseorang. Bekerja adalah salah satu aktivitas manusia, dan hukum asalnya mubah. Tiap Muslim boleh bekerja, tetapi cara (pekerjaan) yang dia lakukan untuk menghasilkan harta jelas terikat dengan hukum syariah. Dia boleh bekerja sebagai buruh, berdagang, bertani, berkebun, tetapi ketika dia melakukan pekerjan tersebut harus terikat dengan hukum syariah. Karena itu, dia tidak boleh memproduksi khamer, melakukan jual beli babi, membudidayakan ganja, atau bekerja di perseroan saham, bank riba, kasino, dan sebagainya. Karena jelas hukum pekerjaan tersebut diharamkan oleh Islam.

Terkadang ada pekerjaan yang asalnya mubah, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Contoh, samsarah (makelar). Dalam melakukan makelar, seorang broker harus terikat dengan ketentuan dan hukum tentang samsarah, termasuk tidak boleh melakukan samsarah ‘ala samsarah, sebagaimana salam kasus bisnis MLM.

Dengan demikian, dua faktor yang memicu terjadi masalah perburuhan tersebut telah berhasil dipecahkan oleh Islam, dengan mengharamkan konsep kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja. Sebaliknya, Islam memberikan solusi yang tepat dan tuntas, melalui konsep Ibahatu al-Milkiyyah dan Ibahatu al-‘Amal.

Solusi Islam: Standar Gaji Buruh

Dalam menentukan standar gaji buruh, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka pakar (khubara’)-lah yang menentukan upah sepadan (ajr al-mitsl). Pakar ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilihkan pakar tersebut untuk mereka, dan negaralah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan, penetapan seperti ini tidak diperbolehkan, dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang. Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan kompensasi jasa.

Hak Berserikat dan Serikat Pekerja

Mengenai hak berserikat bagi buruh, maka hak ini tidak dinafikan oleh Islam. Mereka boleh berkumpul, baik dengan sesama buruh, maupun buruh dengan para majikan. Hanya saja, diperbolehkannya hak berserikat ini tidak berarti Islam membolehkan para buruh tersebut membentuk serikat pekerja. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda.

Berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syariah. Namun, membentuk serikat pekerja yang mengurusi kesejahteraan buruh, dan sebagainya merupakan aktivitas ri’ayatu as-syu’un yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Karena itu, hak membentuk serikat pekerja yang melakukan ri’ayatu as-syu’un tidak diberikan kepada yang lain, selain kepada negara. Karena negaralah yang bertanggungjawab terhadap kewajiban ri’ayatu as-syu’un ini, baik dalam perkara parsial maupun menyeluruh.

Mengenai hak mogok kerja, pada dasarnya hak ini tidak ada dalam Islam. Karena kontrak kerja buruh ini merupakan akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak dengan seenaknya.

Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu. Hanya saja, upaya ini telah menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kewajiban ini merupakan kewajiban negara. Bukan kewajiban majikan atau perusahaan.

Dengan demikian, berbagai solusi yang dilakukan oleh sistem Kapitalis ini pada dasarnya bukanlah solusi. Tetapi, sekadar “obat penghilang rasa sakit”. Penyakitnya sendiri tidak hilang, apalagi sembuh. Karena sumber penyakitnya tidak pernah diselesaikan. Karena itu, masalah perburuhan ini selalu muncul dan muncul, karena tidak pernah diselesaikan.

Konsep dan solusi Islam di atas benar-benar telah teruji, ketika diterapkan oleh Negara Khilafah. Hal yang sama akan terulang kembali, jika kelak khilafah berdiri, dan Islam diterapkan. Wallahu a’lam.

Sumber : KH. Hafidz Abdurrahman, MA
Cara Islam Dalam Mengatasi Masalah Perburuhan
Diberdayakan oleh Blogger.